Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat Memimpin Rapat Koordinasi implementasi parlemen modern. Foto : Andri/mr

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong Reformasi Birokrasi guna mendukung implementasi parlemen modern di lingkungan DPR RI. Untuk mencapai itu, pada tahun ini Setjen DPR RI akan berfokus pada penguatan digital dalam parlemen.

“Sekarang ini kita sedang dalam proses menyiapkan pusat data analisis, big data DPR. Nah itu nanti akan memperkuat dukungan kita secara digital kepada parlemen. Sekarang ini untuk (bahan-bahan) Rapat Paripurna sudah tidak ada kertas lagi. Semua disampaikan melalui cloud, melalui sistem barcode untuk melihat bahan bahan Paripurna,” terang Indra ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Pelaksanaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan dan quick win. Area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelaksanaan publik.

Pelaksanaan ini ke depan akan terus dievaluasi secara rutin setiap pekannya pada hari Rabu. Namun Indra mengakui, DPR RI tak luput dari tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini, di antaranya SDM dan ketersediaan alat. Diketahui, di tengah semangat pegawai muda yang native digital, pegawai lama mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan digital. Kemudian untuk kelengkapan alat akan dilakukan secara bertahap.

“Kita akan bertahap setiap tahun untuk sampai dengan nanti digital itu benar benar sempurna dalam pelaksanaan persidangan persidangan, paripurna, bahkan untuk kajian nantinya berkaitan dengan Regulatory Impact Assessment (RIA) itu kita juga akan menggunakan data digital untuk melihat produk hukum atau produk di DPR ini apakah dampaknya kepada publik seperti apa, kita akan siapkan itu. Ini akan dijadikan sebagai quick win dalam  perubahan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal,” lanjut Indra.

Indra berharap, reformasi birokasi akan mampu menjadi menjadi lembaga dengan birokrasi yang agile, modern, efektif, dan efisien sebagai parlemen modern yang menjembatani publik atau masyarakat yang ingin tahu tentang DPR RI. “Nanti ini kalau delapan area perubahan bisa dilaksanakan dengan baik, tentu konsep parlemen modern organisasi Sekretariat Jenderal modern kita harapkan ke depan dapat terwujud, sehingga semua pekerjaan pekerjaan tidak lagi manual,” tutup Indra. (hal/sf)